Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Statemen Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro yang menyebut Twitter merupakan ancaman dikritik penggiat Twitter. Jangan sampai pernyataan Purnomo itu berdampak pada pembatasan situs jejaring sosial seperti yang dilakukan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
"Jangan kena Hosni Mubarak syndrom, itu kan seperti yang Hosni Mubarak lakukan (memblok media sosial)," ujar anggota DPR dari FPDIP Budiman Sudjatmiko ketika berbincang dengan detikcom, Kamis (27/1/2011).
Budiman mengatakan, ancaman nonmiliter seperti yang disebutkan Menhan itu, bisa berasal dari banyak sumber, termasuk dari internat. Namun hal itu jangan menjadi alasan untuk membatasi social media atau new social media seperti yang dilakukan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
"Nanti Indonesia jadi mundur ke belakang, ke era Orba," ujar tahanan politik era Soeharto ini.
Apakah Purnomo Yusgiantoro terusik karena inisialnya disebut di salah satu akun twitter?
"Itu juga jangan sampai kemudian persoalan personal sebagai ancaman keamanan nasional. Apalagi dalam negara demokrasi, informasi relatif terbuka. Semua rekam jejak ditelusuri, bagus untuk transparansi," ujarnya.
Menurut Budiman, selama ini masyarakat tidak pernah tahu betul rekam jejak pejabat publik di negara ini, mengenai kredibilitasnya, masa lalu dan sebagainya. "Jangan sampai situasi ini ada pembungkaman, akan memilih pejabat publik seperti memilih kucing dalam karung," jelasnya.
Selama ini menurut Budiman, twitter, facebook dan social media lainnya lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya. Bisa menjadi sarana belajar dan mengajar.
"Lebih banyak manfaatnya, bisa solidaritas seperti 'Koin untuk Prita', untuk pemberantasan korupsi, berdiskusi. Di twitter kita bisa menjadi murid sekaligus guru," tutur pemilik akun twitter @budimandjatmiko ini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.
"Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
"Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya. (nwk/nrl)
Sumber: detiknews.com
Budiman mengatakan, ancaman nonmiliter seperti yang disebutkan Menhan itu, bisa berasal dari banyak sumber, termasuk dari internat. Namun hal itu jangan menjadi alasan untuk membatasi social media atau new social media seperti yang dilakukan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
"Nanti Indonesia jadi mundur ke belakang, ke era Orba," ujar tahanan politik era Soeharto ini.
Apakah Purnomo Yusgiantoro terusik karena inisialnya disebut di salah satu akun twitter?
"Itu juga jangan sampai kemudian persoalan personal sebagai ancaman keamanan nasional. Apalagi dalam negara demokrasi, informasi relatif terbuka. Semua rekam jejak ditelusuri, bagus untuk transparansi," ujarnya.
Menurut Budiman, selama ini masyarakat tidak pernah tahu betul rekam jejak pejabat publik di negara ini, mengenai kredibilitasnya, masa lalu dan sebagainya. "Jangan sampai situasi ini ada pembungkaman, akan memilih pejabat publik seperti memilih kucing dalam karung," jelasnya.
Selama ini menurut Budiman, twitter, facebook dan social media lainnya lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya. Bisa menjadi sarana belajar dan mengajar.
"Lebih banyak manfaatnya, bisa solidaritas seperti 'Koin untuk Prita', untuk pemberantasan korupsi, berdiskusi. Di twitter kita bisa menjadi murid sekaligus guru," tutur pemilik akun twitter @budimandjatmiko ini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.
"Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
"Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya. (nwk/nrl)
Sumber: detiknews.com
0 komentar:
Posting Komentar