GARUT, (PRLM).- Tingginya ancaman bencana alam yang ada di wilayah Kab. Garut, membuat ribuan warga Garut terancam rawan pangan. Pasalnya, angka kemiskinan di Kab. Garut mencapai 221 ribu kepala keluarga, sekitar 40 % dari jumlah penduduk Garut yang mencapai 2,4 juta jiwa. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kab. Garut, Ir. Sutarman, M.Si., menyebutkan, ancaman bencana alam di Kab. Garut terdapat hampir di semua wilayah. Dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, ancaman bencana alam di Garut terbilang lebih tinggi.
"Ancaman bencana alam di daerah Garut cukup tinggi. Dan parahnya, ancaman tersebut menyebar di hampir tiap wilayah," ujarnya, Jumat (19/11).
Saat ini terdapat sembilan kecamatan yang berpotensi rawan pangan tinggi yaitu Kecamatan Cisewu, Caringin, Pamulihan, Cibalong, Singajaya, Peundeuy, Sukaresmi, Samarang dan Kecamatan Pangatikan.
Menurut Sutarman, ancaman bencana alam itu diantaranya longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di 16 kecamatan di wilayah Garut selatan. Ancaman terjadinya erosi berada di wilayah Garut utara dan barat, sedangkan di daerah perkotaan, rawan terjadi gempa tektonik karena berada tepat di garis lempengan bumi yang diprediksi akan mengalami pergeseran. Daerah tersebut diantaranya Kecamatan Leles, Cibatu, Cisurupan dan Tarogong Kaler.
"Potensi bencana di Kab. Garut juga timbul dari letusan Gunung Papandayan serta banjir bandang dan longsoran material Gunung Guntur. Yang cukup membahayakan, kedua gunung api tersebut berada tidak jauh dari perkotaan yang padat penduduk," tuturnya.
Sutarman menuturkan, kejadian bencana alam dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rumah dan pekerjaannya seperti halnya bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009 lalu Akibatnya, persediaan pangan warga menipis dan korban bencana akan menggantungkan hidupnya pada pemerintah. "Kondisi ini akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di Garut," ucapnya.
Selain dampak bencana, potensi rawan pangan di Garut juga diakibatkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. “Potensi rawan pangan juga diperparah dengan tidak adanya cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah dalam anggaran daerah,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Garut, dr. Helmi Budiman, meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan antisipasi terjadinya rangan pangan. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan menyiapkan pemetaan daerah rawan pangan dan daerah rawan bencana.
"Bila terjadi bencana, pemerintah telah mempersiapkan kebutuhan pangan bagi daerah yang menjadi korban berdasarkan pemetaan. Langkah antisipasi harus secepatnya, jangan sampai sudah ada korban baru pemerintah bergerak,” kata Helmi. (A-158/A-26).
"Ancaman bencana alam di daerah Garut cukup tinggi. Dan parahnya, ancaman tersebut menyebar di hampir tiap wilayah," ujarnya, Jumat (19/11).
Saat ini terdapat sembilan kecamatan yang berpotensi rawan pangan tinggi yaitu Kecamatan Cisewu, Caringin, Pamulihan, Cibalong, Singajaya, Peundeuy, Sukaresmi, Samarang dan Kecamatan Pangatikan.
Menurut Sutarman, ancaman bencana alam itu diantaranya longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di 16 kecamatan di wilayah Garut selatan. Ancaman terjadinya erosi berada di wilayah Garut utara dan barat, sedangkan di daerah perkotaan, rawan terjadi gempa tektonik karena berada tepat di garis lempengan bumi yang diprediksi akan mengalami pergeseran. Daerah tersebut diantaranya Kecamatan Leles, Cibatu, Cisurupan dan Tarogong Kaler.
"Potensi bencana di Kab. Garut juga timbul dari letusan Gunung Papandayan serta banjir bandang dan longsoran material Gunung Guntur. Yang cukup membahayakan, kedua gunung api tersebut berada tidak jauh dari perkotaan yang padat penduduk," tuturnya.
Sutarman menuturkan, kejadian bencana alam dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rumah dan pekerjaannya seperti halnya bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009 lalu Akibatnya, persediaan pangan warga menipis dan korban bencana akan menggantungkan hidupnya pada pemerintah. "Kondisi ini akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di Garut," ucapnya.
Selain dampak bencana, potensi rawan pangan di Garut juga diakibatkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. “Potensi rawan pangan juga diperparah dengan tidak adanya cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah dalam anggaran daerah,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Garut, dr. Helmi Budiman, meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan antisipasi terjadinya rangan pangan. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan menyiapkan pemetaan daerah rawan pangan dan daerah rawan bencana.
"Bila terjadi bencana, pemerintah telah mempersiapkan kebutuhan pangan bagi daerah yang menjadi korban berdasarkan pemetaan. Langkah antisipasi harus secepatnya, jangan sampai sudah ada korban baru pemerintah bergerak,” kata Helmi. (A-158/A-26).
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/127679
0 komentar:
Posting Komentar