BANDUNG, (PRLM).- Pada akhir Januari mendatang, DPRD Prov. Jabar melakukan rapat paripurna tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kab. Garut Selatan (Garsel). Anggota Komisi A DPRD Prov. Jabar Deden Darmansyah menuturkan, sebelum digelar rapat paripurna, soal DOB Kab. Garsel itu akan disosialisasikan ke setiap fraksi di DPRD Jabar.
Deden menjelaskan, DPRD Jabar dan Pemprov. Jabar pada intinya menyetujui tentang pembentukan Kab. Garsel itu. Itu diperkuat lagi dengan hasil evaluasi saat dewan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di calon Kab. Garsel. "Dari kunjungan itu, kami sangat merasakan, warga sangat mendambakan terbentuknya Garsel. Apalagi Bupati Garut juga mendukungnya," ujarnya.
Garsel, kata Deden, telah menjadi agenda strategis nasional serta regional Jabar. "Apalagi kini sedang dibangun akses jalan dari Pangalengan ke Rancabuaya. Sumber daya Garut selatan pun sangat besar tapi belum banyak dimanfaatkan," ujarnya.
Keinginan masyarakat Garsel untuk dimekarkan, juga dirasakan Deden selama perjalanan. "Perjalanan dari daerah Garut selatan ke pusat pemerintahan Pemkab Garut sekarang sangat lama dan berbiaya besar. Bayangkan saja, untuk mengurus KTP saja, ongkos perjalanannya bisa mencapai Rp 200 ribu," ujarnya.
Selain dari sumber daya, dari luas wilayah pun, calon Kab. Garsel juga sangat mumpuni. "Wilayahnya sangat luas. Secara administrasi wilayah Garsel sudah layak untuk dimekarkan karena terdiri dari 16 kecamatan dan 130 desa. Namun, sumber daya itu belum didukung infrastruktur yang memadai," katanya.
Deden juga mengingatkan, agar masyarakat calon Kab. Garsel bisa bersabar menunggu terwujudnya Kab. Garsel. Meskipun Pemprov. dan DPRD Jabar sudah menyetujui pemekaran, tapi perjuangan rakyat Garsel masih panjang.
"Untuk gambaran saja. Tiga DOB di Jabar yang akan dimekarkan dan sudah masuk ke pusat saja, hingga saat ini belum dibahas di DPR RI. Ketiga DOB itu adalah Pangandaran, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Itu sejak tiga tahun lalu. Karena itu rakyat Garsel harus bersabar. Perjuangan masih panjang," ujarnya. (A-128/das)***
Sumber: Pikiran Rakyat Online
Garsel, kata Deden, telah menjadi agenda strategis nasional serta regional Jabar. "Apalagi kini sedang dibangun akses jalan dari Pangalengan ke Rancabuaya. Sumber daya Garut selatan pun sangat besar tapi belum banyak dimanfaatkan," ujarnya.
Keinginan masyarakat Garsel untuk dimekarkan, juga dirasakan Deden selama perjalanan. "Perjalanan dari daerah Garut selatan ke pusat pemerintahan Pemkab Garut sekarang sangat lama dan berbiaya besar. Bayangkan saja, untuk mengurus KTP saja, ongkos perjalanannya bisa mencapai Rp 200 ribu," ujarnya.
Selain dari sumber daya, dari luas wilayah pun, calon Kab. Garsel juga sangat mumpuni. "Wilayahnya sangat luas. Secara administrasi wilayah Garsel sudah layak untuk dimekarkan karena terdiri dari 16 kecamatan dan 130 desa. Namun, sumber daya itu belum didukung infrastruktur yang memadai," katanya.
Deden juga mengingatkan, agar masyarakat calon Kab. Garsel bisa bersabar menunggu terwujudnya Kab. Garsel. Meskipun Pemprov. dan DPRD Jabar sudah menyetujui pemekaran, tapi perjuangan rakyat Garsel masih panjang.
"Untuk gambaran saja. Tiga DOB di Jabar yang akan dimekarkan dan sudah masuk ke pusat saja, hingga saat ini belum dibahas di DPR RI. Ketiga DOB itu adalah Pangandaran, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Itu sejak tiga tahun lalu. Karena itu rakyat Garsel harus bersabar. Perjuangan masih panjang," ujarnya. (A-128/das)***
Sumber: Pikiran Rakyat Online
0 komentar:
Posting Komentar