Pemekaran daerah bagi Kabupaten Garut wilayah selatan siap dilakukan. Namun, prospek pemekaran tersebut perlu disiapkan secara matang dan bertahap agar tidak terjadi kegagalan pada daerah otonomi baru (DOB).
Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Prov. Jawa Barat H. Ricky Kurniawan, Lc., saat ditemui seusai kunjungan kerja terkait pemekaran Garut Selatan di Pendopo Kab. Garut Jln. Kabupaten Jumat (14/1). “Pada prinsipnya, Garut Selatan siap jadi DOB. Persiapan harus bertahap dan mekanismenya harus hati-hati agar tidak terjadi kegagalan,” ujarnya.
Ia mengakui, mekanisme di Kab. Garut baik dari Pemkab Garut dan DPRD Kab. Garut serta ajuan dari masyarakat sudah selesai. Pengajuan tersebut juga sudah diproses oleh Gubernur Jawa Barat dan tinggal mendapatkan persetujuan dari DPRD Prov. Jabar.
“Keputusannya memang tinggal di DPRD Prov. Jabar, dan ditarget selesai pada akhir Januari 2011. Setelah itu, diajukan ke DPR RI Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Pemekaran wilayah, menurut Ricky, diharapkan tidak menimbulkan kegagalan DOB. “Pembentukan DOB tidak serta-merta dibangun infrastruktur mapan dan pemilukada, tetapi tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik harus dicapai dulu,” ucapnya.
Idealnya, menurut dia, Jawa Barat terdiri atas 42 kab./kota. Saat ini, DPRD Prov. Jabar sudah mengajukan DOB untuk Kab. Bogor Barat, Kab. Ciamis Selatan (Pangandaran) dan Sukabumi Utara.
“Sinyalemennya, daerah memang harus dimekarkan untuk mencapai tujuan percepatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Garut Aceng H.M. Fikri mengatakan, sesuai ketentuan PP No. 78/2007 tentang (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah maka Kab. Garut selaku daerah induk harus menyiapkan sokongan dana pada dua tahun pertama pendirian DOB di Garut Selatan.
“Problemnya, kepastian pemekaran. Kalau sudah terukur pemekaran akan dilakukan 2012 misalnya, maka tahun ini anggaran DOB harus sudah disiapkan. Karena belum jelas, kami tidak siap secara anggaran di tahun 2011,” ucapnya.
Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan DOB cukup besar. “Untuk pemilukada saja diperkirakan butuh Rp 20 miliar, belum untuk kesiapan infrastruktur pemerintahan. Sementara, anggaran Kab. Garut terus defisit,” tuturnya.
Meskipun demikian, tutur Aceng, pihaknya mengupayakan agar anggaran tidak menjadi penghambat bagi pemekaran Garut selatan.
“Garut Selatan menjadi bagian kawasan strategis nasional, sebagian wilayah termasuk kawasan konservasi, serta akan menjadi pusat bagi daerah kawasan Jabar selatan yang diprediksi akan mengalami pemekaran. Semua itu menjadi aset bagi pengembangan Garut selatan,” katanya.
Re-post from: garutkab.go.id
Ia mengakui, mekanisme di Kab. Garut baik dari Pemkab Garut dan DPRD Kab. Garut serta ajuan dari masyarakat sudah selesai. Pengajuan tersebut juga sudah diproses oleh Gubernur Jawa Barat dan tinggal mendapatkan persetujuan dari DPRD Prov. Jabar.
“Keputusannya memang tinggal di DPRD Prov. Jabar, dan ditarget selesai pada akhir Januari 2011. Setelah itu, diajukan ke DPR RI Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Pemekaran wilayah, menurut Ricky, diharapkan tidak menimbulkan kegagalan DOB. “Pembentukan DOB tidak serta-merta dibangun infrastruktur mapan dan pemilukada, tetapi tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik harus dicapai dulu,” ucapnya.
Idealnya, menurut dia, Jawa Barat terdiri atas 42 kab./kota. Saat ini, DPRD Prov. Jabar sudah mengajukan DOB untuk Kab. Bogor Barat, Kab. Ciamis Selatan (Pangandaran) dan Sukabumi Utara.
“Sinyalemennya, daerah memang harus dimekarkan untuk mencapai tujuan percepatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Garut Aceng H.M. Fikri mengatakan, sesuai ketentuan PP No. 78/2007 tentang (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah maka Kab. Garut selaku daerah induk harus menyiapkan sokongan dana pada dua tahun pertama pendirian DOB di Garut Selatan.
“Problemnya, kepastian pemekaran. Kalau sudah terukur pemekaran akan dilakukan 2012 misalnya, maka tahun ini anggaran DOB harus sudah disiapkan. Karena belum jelas, kami tidak siap secara anggaran di tahun 2011,” ucapnya.
Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan DOB cukup besar. “Untuk pemilukada saja diperkirakan butuh Rp 20 miliar, belum untuk kesiapan infrastruktur pemerintahan. Sementara, anggaran Kab. Garut terus defisit,” tuturnya.
Meskipun demikian, tutur Aceng, pihaknya mengupayakan agar anggaran tidak menjadi penghambat bagi pemekaran Garut selatan.
“Garut Selatan menjadi bagian kawasan strategis nasional, sebagian wilayah termasuk kawasan konservasi, serta akan menjadi pusat bagi daerah kawasan Jabar selatan yang diprediksi akan mengalami pemekaran. Semua itu menjadi aset bagi pengembangan Garut selatan,” katanya.
Re-post from: garutkab.go.id
0 komentar:
Posting Komentar