Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina membebaskan diri dari penjajahan rezim Zionis Israel dan tetap akan mempertahankan kebijakan untuk tidak menjalin hubungan dengan negara ilegal Israel. Hal tersebut ditegaskan Direktur Wilayah Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Ronny P Yuliantoro dalam seminar "Agenda of International Day of Solidarity with the Palestinian People" di Auditorium Museum Nasional Indonesia, Senin (29/11).
Seminar bertema "Peran Masyarakat Internasional dalam Mengimplementasikan Solusi Dua Negara" ini juga ini juga dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Otorita Palestina di Indonesia, Fariz N. Mehdawi.
Yuliantoro mengatakan, Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk ikut berperan mencari solusi damai konflik Israel-Palestina. "Apakah ada jaminan jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Israel akan mengakhiri penjajahannya di Palestina?" tukas Yuliantoro yang diamini oleh Mehdawi.
Dubes Palestina untuk Indonesia itu menambahkan, selama ini banyak negara yang juga aktif memberikan dukungan pada perjuangan rakyat Palestina dan juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Turki misalnya, tetap tidak mampu menekan Israel untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina.
"Menjalin hubungan dengan rezim Zionis Israel merupakan kebijakan yang tidak populer. Yang dibutuhkan Palestina adalah komitmen dan dukungan penuh dunia internasional bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka memiliki negara yang berdaulat," tukas Mehdawi.
Ia juga menolak tudingan bahwa perpecahan di dalam negeri Palestina sendiri--pertikaian antara Fatah dan Hamas sebagai faksi terbesar di Palestina--yang menyebabkan sulitnya mencapai persatuan di kalangan rakyat Palestina sendiri untuk meraih kemerdekaannya.
"Persoalan di Palestina yang sebenarnya bukan masalah Fatah atau Hamas, tapi soal penjajahan Israel di tanah-tanah milik rakyat Palestina. Solusi dua negara akan sulit terwujud jika Israel masih menjajah dan menindas rakyat Palestina, serta membangun pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi di atas tanah milik Palestina," tandas Mehdawi.
Ia juga berpendapat bahwa Hamas harus diikutsertakan dalam proses politik di Palestina, karena tidak mengikutsertakan Hamas, hanya akan membuat organisasi perlawanan itu dan kelompok-kelompok yang sepaham dengan Hamas, menjadi lebih ekstrim.
Lebih lanjut Mehdawi mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Indonesia selama ini terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung sejak negara Israel berdiri tahun 1948 menjadi konflik yang paling menyedot perhatian masyarakat dunia. Mereka, berasal dari berbagai latar belakang ras, bangsa dan agama, menentang penjajahan dan penindasan Israel di Palestina dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil pada rakyat Palestina.
Peran masyarakat Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, menurut Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, antara lain dengan terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang masih mengalami krisis sosial dan ekonomi dibawah penjajahan dan blokade Israel.
Mu'ti tidak setuju jika bantuan itu dalam bentuk pengiriman para muhajidin dari Indonesia ke Palestina. Ia beralasan, Palestina sudah memiliki banyak mujahidin yang lebih berpengalaman. "Daripada mengirimkan para mujahidin, lebih baik pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian seperti yang dilakukan ke Lebanon," ujar Mu'ti menawarkan solusi.
Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah memperluas bentuk bantuan dan kerjasama dengan Palestina, khususnya di bidang pariwisata dan budaya. Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Arkeologi, Kementerian Pariwisata, Soeroso mengatakan, pihaknya akan memberikan kesempatan bagi warga Palestina untuk menempuh pendidikan S2 bidang pariwisata di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia dengan melibatkan Universitas Gajah Mada dan para ahli cagar budaya akan memberikan pelatihan bagi lima tenaga teknis asal Palestina di bidang konservasi, cagar budaya dan pengelolaan museum. (ln)
Sumber: www.eramuslim.com
Seminar bertema "Peran Masyarakat Internasional dalam Mengimplementasikan Solusi Dua Negara" ini juga ini juga dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Otorita Palestina di Indonesia, Fariz N. Mehdawi.
Yuliantoro mengatakan, Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk ikut berperan mencari solusi damai konflik Israel-Palestina. "Apakah ada jaminan jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Israel akan mengakhiri penjajahannya di Palestina?" tukas Yuliantoro yang diamini oleh Mehdawi.
Dubes Palestina untuk Indonesia itu menambahkan, selama ini banyak negara yang juga aktif memberikan dukungan pada perjuangan rakyat Palestina dan juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Turki misalnya, tetap tidak mampu menekan Israel untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina.
"Menjalin hubungan dengan rezim Zionis Israel merupakan kebijakan yang tidak populer. Yang dibutuhkan Palestina adalah komitmen dan dukungan penuh dunia internasional bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka memiliki negara yang berdaulat," tukas Mehdawi.
Ia juga menolak tudingan bahwa perpecahan di dalam negeri Palestina sendiri--pertikaian antara Fatah dan Hamas sebagai faksi terbesar di Palestina--yang menyebabkan sulitnya mencapai persatuan di kalangan rakyat Palestina sendiri untuk meraih kemerdekaannya.
"Persoalan di Palestina yang sebenarnya bukan masalah Fatah atau Hamas, tapi soal penjajahan Israel di tanah-tanah milik rakyat Palestina. Solusi dua negara akan sulit terwujud jika Israel masih menjajah dan menindas rakyat Palestina, serta membangun pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi di atas tanah milik Palestina," tandas Mehdawi.
Ia juga berpendapat bahwa Hamas harus diikutsertakan dalam proses politik di Palestina, karena tidak mengikutsertakan Hamas, hanya akan membuat organisasi perlawanan itu dan kelompok-kelompok yang sepaham dengan Hamas, menjadi lebih ekstrim.
Lebih lanjut Mehdawi mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Indonesia selama ini terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung sejak negara Israel berdiri tahun 1948 menjadi konflik yang paling menyedot perhatian masyarakat dunia. Mereka, berasal dari berbagai latar belakang ras, bangsa dan agama, menentang penjajahan dan penindasan Israel di Palestina dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil pada rakyat Palestina.
Peran masyarakat Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, menurut Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, antara lain dengan terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang masih mengalami krisis sosial dan ekonomi dibawah penjajahan dan blokade Israel.
Mu'ti tidak setuju jika bantuan itu dalam bentuk pengiriman para muhajidin dari Indonesia ke Palestina. Ia beralasan, Palestina sudah memiliki banyak mujahidin yang lebih berpengalaman. "Daripada mengirimkan para mujahidin, lebih baik pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian seperti yang dilakukan ke Lebanon," ujar Mu'ti menawarkan solusi.
Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah memperluas bentuk bantuan dan kerjasama dengan Palestina, khususnya di bidang pariwisata dan budaya. Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Arkeologi, Kementerian Pariwisata, Soeroso mengatakan, pihaknya akan memberikan kesempatan bagi warga Palestina untuk menempuh pendidikan S2 bidang pariwisata di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia dengan melibatkan Universitas Gajah Mada dan para ahli cagar budaya akan memberikan pelatihan bagi lima tenaga teknis asal Palestina di bidang konservasi, cagar budaya dan pengelolaan museum. (ln)
Sumber: www.eramuslim.com
0 komentar:
Posting Komentar