05 Desember 2010

Wikileaks Punya Agenda Besar, Masyarakat Diminta Tak Masuk Skenario Polemik

 Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Sebanyak 3.059 dokumen Kedubes AS di Jakarta akan dibocorkan situs whistleblower WikiLeaks. Karenanya, pemerintah harus awas dan mengantisipasi pembocoran informasi rahasia tersebut.

"Pemerintah Indonesia harus awas dan antisipasi kehajatan sistemik ini. Dan masyarakat pun harus waspada untuk tidak masuk dalam skenario polemik dan konflik politik," kata Ketua Komisi I DPR (bidang luar negeri), Mahfudz Siddiq, kepada detikcom, Minggu (5/12/2010).

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pastilah ada agenda besar di balik pembocoran dokumen diplomatik oleh Wikileaks. Namun dia tidak merinci agenda besar yang dimaksud.

"Apalagi sejumlah dokumen yang dibocorkan terkait kebijakan luar negeri negeri AS terhadap sejumlah negara-negara muslim," kata Mahfudz.

Ia mengatakan, terlepas dari validitas dokumen tersebut, "Pihak AS bertanggung jawab terhadap kasus ini yang bisa berdampak pada krisis politik di sejumlah negara."

Seperti diberitakan, 3.059 dokumen itu semuanya terangkum dalam 10 tema besar. Sepuluh bidang ini ditandai dengan kode khusus yang hanya dipahami para diplomat AS. Kode-kode ini adalah PHUM, KTIP, KCRM, KWMN, SNIG, KFRD, ASEC, PREF, ELAB, dan KMCA. Belum semua kode-kode ini bisa diterjemahkan. Namun beberapa sudah bisa diketahui artinya.

PHUM adalah untuk tema Hak Asasi Manusia. Artinya akan ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan dibongkar WikiLeaks. Ada juga ELAB yang terkait dengan isu-isu buruh dan tenaga kerja. Sedangkan PREF adalah soal pengungsi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, mengatakan, ia bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terus memantau dokumen-dokumen AS yang dibocorkan itu. Khususnya yang berkaitan dengan Indonesia.

"Kita terus mengikuti, memantau apakah ada hubungan yang berkaitan dengan Indonesia, yang akan dibocorkan pula. Bukan dokumen Indonesia ya. Jadi sekarang kita ikuti dengan seksama," kata Marty di Kantor Presiden Jumat 3 Desember lalu.
(lrn/lrn)

Sumber: www.detiknews.com

0 komentar:

Posting Komentar